Wakil Presiden (Wapres) Ma'ruf Amin membuka Musyawarah Nasional XI Korps Alumni Himpunan Mahasiswa Islam (Munas XI KAHMI), di Sriti Convention Hall Palu, Kota Palu, Provinsi Sulawesi Tengah, Jumat malam 25 November 2022.
KAHMI, diminta berperan lebih besar lagi dalam menggelorakan semangat kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat. "Saya minta KAHMI mengokohkan peran sebagai pembawa pesan kerukunan dan perdamaian di tengah masyarakat," kata wapres.
Dalam hal ini, wapres menekankan toleransi dan moderasi sebagai prinsip kunci untuk menjaga harmonisasi kerukunan di dalam kebinekaan.
Sebagai negara berpenduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia menyatakan Islam wasathiyah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, di mana toleransi dan moderasi menjadi prinsip kunci.
Wapres mengundang peran kader KAHMI untuk memperkuat nilai keindonesian dan keislaman. Sebab, anggota KAHMI diketahui berasal dari berbagai latar belakang profesi dan jabatan strategis yang tersebar luas di seluruh wilayah Indonesia.
Tentang Munas XI KAHMI Wapres menilai merupakan mekanisme organisasi yang strategis sebagai struktur kekuasaan tertinggi untuk mengambil keputusan sekaligus sarana konsolidasi seluruh anggotanya.
Sebagai organisasi yang telah matang berdiri lebih dari lima dekade, wapres berharap, KAHMI mengedepankan nilai demokrasi yang menjunjung kesantunan. "Jadikan momen munas untuk menunjukkan bahwa KAHMI dapat menjadi model demokrasi yang cerdas, santun, dan matang," pesan wapres.
Melalui Munas XI KAHMI yang berlangsung secara demokratis, wapres berharap akan lahir kepengurusan disertai berbagai program yang inovatif, konkret, dan maslahat.
Wapres juga berharap, munas ini dapat menghasilkan kepemimpinan KAHMI yang solid, rekomendasi kebijakan yang strategis, dan rencana aksi yang konkret, yang dapat memacu kemajuan organisasi, sekaligus membawa kemanfaatan bagi umat, bangsa dan negara.
Diakui KAHMI selama ini telah memberikan kontribusi penting dalam memajukan negeri. Program-program KAHMI, tambah wapres, patut diapresiasi, khususnya dalam menyukseskan agenda pembangunan pemerintah, di antaranya melalui penguatan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), pertemuan bisnis, ataupun kegiatan-kegiatan filantropis untuk pemberdayaan masyarakat.
"KAHMI telah berkhidmat kepada umat dan bangsa melalui berbagai kerja di bidang ekonomi, sosial, politik, dan budaya, dengan berlandaskan pada nilai-nilai keislaman dan keindonesiaan," ungkapnya.
Menutup sambutannya, wapres mendorong program-program KAHMI agar semakin relevan, tepat guna, dan tepat sasaran yang dicirikan oleh inovasi dan kolaborasi. "Akhirnya, saya ucapkan selamat menyelenggarakan munas," kata Wapres disambut tepuk tangan.
Sebelumnya, Koordinator Presidium Majelis Nasional KAHMI Ahmad Doli Kurnia Tandjung menyampaikan optimismenya, Indonesia mampu berperan sebagai lokomotif pembangunan peradaban baru pada masa mendatang. Sebab, sebagai bangsa yang besar sekaligus negara demokrasi Islam terbesar di dunia, Indonesia memiliki jumlah penduduk terbesar keempat di dunia, letak geografis dan geopolitik yang sangat strategis, serta ideologi yang sangat diakui keuniversalannya.
"Oleh karena itulah, kenapa munas ini, kita memilih tema Bangkit, Bersinergi Membangun Negeri Menuju Peradaban Baru, karena kita yakin dengan kekuatan yang kita miliki sebagai sebuah bangsa. Ini bukan lagi hanya bisa memajukan masalah-masalah domestik keinternalan Indonesia, akan tetapi juga membawa kebaikan dan kebahagiaan, kemaslahatan bagi dunia dan masyarakat global," ucap Doli.
Doli juga menyampaikan penghargaan kepada negara yang telah menetapkan tokoh pendiri HMI Lafran Pane sebagai pahlawan nasional pada 2018. "Ini menandakan bahwa keluarga besar HMI dan KAHMI sudah jelas komitmen kebangsaannya, sudah jelas komitmen keindonesiaannya," ujar Doli.
Hadir dalam kesempatan ini, Ketua Dewan Penasihat KAHMI Akbar Tandjung, Ketua Dewan Etik KAHMI Muhammad Jusuf Kalla, Ketua Dewan Pakar KAHMI Mahfud Md, Gubernur Sulawesi Tengah Rusdy Mastura, Walikota Palu Hadianto Rasyid, serta hampir 7.000 jajaran pimpinan dan anggota KAHMI nasional dan wilayah.
0 Komentar