Wakil Presiden RI Ma'ruf Amin menekankan komitmen pemerintah untuk menegakkan kesetaraan dalam pemenuhan HAM. Untuk itu, Ma'ruf meminta agar semua pihak dapat menempatkan kebijakan dengan tetap memberikan penghormatan dan pemenuhan HAM.
"Untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan dan perlindungan, dan pemenuhan HAM, kita tegakkan kesetaraan untuk semua orang tanpa terkecuali," ujar Ma'ruf dalam sambutannya di acara peringatan hari HAM sedunia ke-74 Tahun 2022 di Hotel Sultan, Senin (12/12).
Menurut Ma'ruf, pembangunan infrastruktur bisa menjadi menjadi salah satu cara pemenuhan HAM bagi seluruh masyarakat.
”Pembangunan infrastruktur mesti kita dedikasikan sebagai prasarana pemenuhan hak asasi manusia yang menjamin keterjangkauan hak mobilitas, hak kesehatan, hak pangan, dan hak kebutuhan dasar yang merata,” ucap Ma'ruf.
Lebih lanjut Ma'ruf mengatakan, pembangunan sumber daya manusia mulai dari memastikan penurunan angka stunting, keterjangkauan pendidikan yang memadai, hingga kesetaraan bagi penyandang disabilitas juga patut untuk dipenuhi.
Ma'ruf mengatakan, pada hakikatnya pemulihan dan pembangunan yang ingin direalisasikan pemerintah bertujuan untuk menjaga keberlanjutan hak-hak dasar manusia dari krisis ekonomi, pangan, energi, maupun dari dampak perubahan iklim.
”Kita ingin lindungi hak-hak wong cilik di pelosok tanah air, para petani dan buruh tani, nelayan, dan warga miskin, dari gerakan yang memarginalkan hak-hak dasar rakyat kecil,” ungkap Ma'ruf.
Karenanya, dalam momentum hari HAM se-dunia kali ini, Ma'ruf mengajak untuk menempatkan setiap kebijakan dalam konteks pemajuan, penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan HAM. Ia meminta agar kesetaraan itu dapat ditegakkan untuk semua orang, tanpa terkecuali.
"Saya memandang perlunya sikap yang berimbang antara HAM dan kewajiban asasi manusia, karena tidak ada hak yang bebas dan absolut. Harus ada rambu-rambu dalam menerapkan konsep HAM dalam konteks keindonesiaan, kemanusiaan, dan kebangsaan," kata Ma'ruf.
"Dalam konteks harmonisasi kewajiban dan hak asasi manusia ini, terdapat peran penting dari Kementerian Hukum dan HAM sebagai penjaga pemajuan HAM bagi semua orang tanpa melupakan kewajiban asasi manusia," pungkasnya.
0 Komentar