Wakil Presiden Ma'ruf Amin meminta pemerintah daerah rawan bencana untuk menyiapkan mitigasi. Ma'ruf menilai berbagai persiapan harus dilakukan untuk melindungi masyarakat.
"Kita memang sudah memerintahkan kepada pemerintah provinsi dan kabupaten, terutama mereka yang merupakan daerah bencana untuk melakukan antisipasi dan mitigasi terhadap hal-hal yang mungkin akan terjadi," kata Ma'ruf Amin di Istana Wapres, Jakarta, seperti dalam keterangan yang diterima detikcom, Senin (5/12/2022).
Ma'ruf menilai pemerintah daerah dapat melakukan mitigasi bencana dengan memberikan peringatan potensi bencana kepada masyarakat. Ma'ruf ingin pemerintah daerah siap dengan potensi bencana yang mungkin terjadi. .
"Warning kepada masyarakat, kemudian juga persiapan-persiapannya, termasuk anggaran yang harus juga disiapkan," jelas Ma'ruf.
"Kita sudah meminta mereka untuk bersiap diri menghadapi berbagai kemungkinan itu," imbuhnya.
Pada kesempatan yang sama, Ma'ruf juga dimintai tanggapan mengenai anggaran ketahanan pangan yang dinilai kecil, akibat resesi yang diperkirakan terjadi pada 2023 mendatang. Ma'ruf menyebutkan pemerintah sedang melakukan penghitungan ulang mengenai stok bahan pokok makanan bagi masyarakat.
"Stok beras ini sedang dilakukan penghitungan kembali," terang Ma'ruf.
Sementara itu, disinggung mengenai kemungkinan dilakukannya impor beras, Ma'ruf menyebutkan hal tersebut guna mengantisipasi kebutuhan beras bagi masyarakat Indonesia.
"Kalaupun masalah impor, itu sifatnya antisipatif saja. Kalau memang terjadi kekurangan, maka dilakukan impor. Kalau ternyata nanti dihitung lagi cukup, mungkin tidak perlu impor," ucapnya.
"Jadi, itu sifatnya untuk menanggulangi kalau terjadi kekurangan," pungkas Ma'ruf Amin.
0 Komentar