Pasangan calon presiden dan calon wakil presiden nomor urut 3, Ganjar Pranowo dan Mahfud MD, berkomitmen akan menggarap potensi besar Indonesia untuk menjadi pusat ekonomi syariah dan industri halal dunia.
Salah satu langkah strategi yang akan dilakukan mempermudah sertifikasi halal bagi UMKM dan mendorong ekspor produk halal.
Capres pasangan Mahfud MD tersebut menegaskan bahwa Indonesia dengan jumlah umat muslim terbanyak di dunia merupakan peringkat pertama dalam hal konsumsi makanan halal di dunia.
Akan tetapi, dari sisi ekspor produk halal, Indonesia justru tertinggal dengan persentase hanya 3% dari pasar global. Justru, ekspor pangan halal dunia masih dipimpin oleh Brazil.
“Kalau kita melihat tanda ini, apa yang kemudian kita lihat, ini potensi. Potensi kita menyerap tenaga kerja ekonomi, potensi kita menggali lebih banyak lagi dan memberikan peran lebih banyak pada anak-anak kita, keluarga kita, saudara kita. Tuan rumah. Kalau Bung Karno bilang berdikari dalam bidang ekonomi dan kemudian mengambil sisi ini dengan potensi market terbesar dengan agama terbesar yang ada di sini, maka ini sebenarnya menjadi ruang ekonomi untuk bisa tumbuh. Maka cita-cita kita yang ada di dalam visi misi Ganjar-Mahfud akan bisa kita dorong dengan market yang cukup besar,” ujarnya, Kamis (28/12/2023).
Potensi besar ekonomi Islam Indonesia tersebut dapat dilihat dari posisi RI di kancah global pada laporan SGIE. Masih kita ingat, istilah SGIE atau State of Global Islamic Economy ramai diperbincangkan publik, usai salah satu calon wakil presiden, melontarkan pertanyaan tersebut kepada lawan politiknya pada debat capres-cawapres yang dihelat Komisi Pemilihan Umum (KPU).
SGIE merupakan sebuah laporan tahunan yang dikeluarkan lembaga swasta di dunia yang berbasis di Dubai, Dinar Standard. Laporan ini bertujuan untuk mengulas perkembangan ekonomi Islam di berbagai negara. Laporan tersebut mencakup enam sektor utama, yaitu makanan halal, fashion modest, pariwisata ramah muslim, media dan hiburan, farmasi dan kosmetik halal, serta keuangan syariah.
Laporan terbaru SGIE yang dirilis pada 26 Desember 2023, menempatkan Indonesia pada peringkat ke-3 di dunia dalam perkembangan ekonomi halal. Peringkat Indonesia secara global ini naik dari posisi ke-4 pada tahun lalu, setelah Malaysia, Arab Saudi, dan UEA dari 81 negara.
Untuk itu, Ganjar menegaskan komitmennya untuk mewujudkan cita-cita Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal dunia dengan memanfaatkan potensi yang ada dengan memperkuat positioning Indonesia sebagai eksportir pangan halal.
Untuk mendukung tercapainya cita-cita Indonesia sebagai pusat ekonomi syariah dan industri halal, pihaknya juga menekankan titik penting dicapainya Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah dan pusat industri halal global.
Dalam hal Indonesia sebagai pusat industri keuangan syariah, Capres bernomor urut 3 ini tegas berkomitmen untuk mendorong literasi dan inklusi keuangan syariah serta penguatan sistem pelayanan jasa keuangan syariah termasuk digitalisasi, maupun dukungan untuk ekspansi dan keamanan industri keuangan syariah.
Adapun, untuk mewujudkan pusat industri halal global, optimalisasi pasar halal nasional yang terintegrasi dan berstandar internasional sekaligus mendorong ekspor produk halal dengan melibatkan usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) dalam rantai pasok industri halal. Ganjar terutama membidik penguatan sektor UMKM melalui berbagai kemudahan, agar UMKM Indonesia menjadi kuat untuk menopang ekspor pangan halal. Salah satunya kemudahan sertifikasi halal bagi UMKM.
“Dan kalau kemudian, pertanyaan dari UMKM yang muncul, ‘Pak Ganjar, tapi kan tidak mudah kita mendapatkan seluruh syarat itu’? Ya dimudahkan. Itulah kemudian komitmen. Maka muncul pertanyaan, kenapa ya soal urusan selalu mesti dipersulit? Tarik sana, tarik sini. Padahal mempermudah sertifikat halal itu tidak terlalu sulit. Saya kira itu hanya cukup dikontrol oleh pimpinan tertinggi. Perintahkan untuk dijalankan atau kamu yang saya ganti. Kira-kira gitu,” ujarnya.
Pengelolaan Haji
Tak ketinggalan, Ganjar juga mengungkapkan tingginya potensi ekonomi dari pengelolaan pelaksanaan ibadah haji dan umrah untuk penduduk Indonesia. Dan, apabila dilakukan secara efisien, maka potensi yang ada pun menjadi semakin tinggi yang pada akhirnya dapat diputar kembali untuk peningkatan layanan kepada umat sekaligus memutar perekonomian.
“Mari kita lihat, kemenag mengubah usulan biaya haji, hari ini 94,3 juta. Kemudian bagaimana kita meningkatkan kualitas dan kuota haji dengan harga yang paling terjangkau. Kenapa kita tidak melakukan kontrak jangka panjang untuk maskapai haji, dari awal? Kita pasti akan mendapatkan harga yang paling kompetitif. Kenapa kita tidak membuat Wisma Haji-Umrah Indonesia di Mekah & Madinah. Kenapa? Uang itu akan kembali. Dan itu menjadi PNBP kita, kalau negara yang memiliki,” papar Ganjar.
Tidak luput pula Ganjar mengingatkan sisi ekonomi lain dari keumatan yang memiliki potensi besar, tetapi seringkali terlupakan dalam hal pemanfaatannya, yakni zakat dan wakaf. Dia menyebutkan bahwa potensi zakat dan wakaf di Indonesia sangat besar untuk dioptimalkan mendorong perekonomian.
“Ini pengalaman saya [sebagai Gubernur Jateng. Kalau kita kelola ini, ini gede banget. Optimalisasi penghimpunan zakat ini yang bisa kita dorong sebagai suatu kekuatan yang bisa kita salurkan untuk mengembangkan ekonomi,” terangnya.
Dia mencontohkan, Provinsi Jawa Tengah sepanjang periode 2014 – Agustus 2023 dapat menghimpun Rp365,25 miliar zakat serta Rp2,19 miliar infak dan sedekah, sehingga total menjadi Rp367,44 miliar.
“Total penghimpunannya bisa cukup tinggi. Saat itu, setiap bulan itu, kalau kita kumpulkan, paling Rp200 juta, naik dikit Rp250 juta, dan sekarang bisa Rp6 miliar. Dan ini sebenarnya yang bisa kita dorong untuk kita geser ke santunan yatim piatu, membangun sekolah, dan sebagainya, ketika pemerintah kemudian kan belum ada anggarannya. Maka kekuatan ini bisa kita pakai,” ujarnya.
Selain santunan yatim piatu dan pembangunan sekolah, beberapa contoh pemanfaatan dana zakat, infaq, dan sedekah yang dilakukan oleh pihaknya antara lain berupa santunan guru, TPQ, modin, imam, penyuluh agama, juga sembako bagi kelompok miskin. “Ini contoh, dan ini bisa kita lakukan,” tutupnya.
0 Komentar