Calon presiden (capres) Ganjar Pranowo berkomitmen Indonesia berdaulat pangan. Komitmen itu dilakukan Ganjar dengan hilirisasi pertanian untuk mewujudkan kedaulatan pangan.
Bahkan, mantan Gubernur Jawa Tengah dua periode itu menyebut teknologi artificial intelligence (AI) juga bisa dimanfaatkan untuk merumuskan data ketahanan pangan secara nasional. Mulai dari stok, komponen cuaca, hingga terkait kondisi alam yang berubah-ubah.
Program ketahanan pangan telah dicanangkan Ganjar saat menjabat Gubernur Jawa Tengah. Ganjar telah sukses menghadirkan program Kartu Tani dan menggalaklan program Gerakan 1.000 Embung. Upaya itu dilakukan Ganjar untuk mensejahterakan petani dan juga mewujudkan kedaulatan pangan.
Modernisasi pertanian yang digagas Ganjar ini mendapat respons positif. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia (PPI) Adi Prayitno menyatakan bahwa gagan itu sangat progresif dan perlu untuk diaplilasikan ke tingkat nasional.
"Gagasan yang baik dan profresif", kata Adi.
Menurut Adi, keinginan Ganjar Pranowo yang mengharapkan generasi muda bisa terjun ke pertanian juga harus diapresiasi. Sebab, semua masyarakat yang hidup perlu konsumsi, sehingga memang perlu regenerasi dan pengembangan yang modern untuk menghadirkan ketahanan pangan.
"Capres yang punya ide bagus untuk kemajuan bangsa layak diapresiasi," ucap Adi.
Sementara itu, Ganjar Pranowo menyinggung soal informasi pangan dan pertanian. Terutama, terkait produksi pangan nasional. Hal ini disampaikan Ganjar dalam diskusi Jaringan Indonesia (Jari) di Taman Ismail Marzuki (TIM).
"Hari ini kita mendapatkan cerita macam-macam dari dunia pangan dan pertanian kita. Enggak usah dibahas (kasus eks Mentan Syahrul Yasin Limpo). Kita bicara yang produksi saja," ucap Ganjar Pranowo.
"Berdebatlah kita habis-habisan. Satu sisi mengatakan beras kita banyak, tapi berikutnya turun," sambungnya.
Padahal, kata Ganjar, data mengenai ketahanan pangan Indonesia bisa dirumuskan secara pasti. Karena itu dibutuhkan kolaborasi antarelemen.
"Kalau ini kita kerjakan, kita bagi aja yuk, ada lembaga riset, kampus, perusahaan. Jadikan satu grup, kami tugaskan, kemudian minta bereskan itu. Targetnya dua tahun semua sistem mesti settle," ujar Ganjar, Jumat (20/10/2023).
0 Komentar